Saat kita memeriksa perdebatan terbaru seputar penanganan siswa bermasalah di Indonesia, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan penolakan keras terhadap usulan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa bermasalah tersebut ke barak militer. Usulan ini menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang reformasi pendidikan dan apakah kedisiplinan militer merupakan respons yang tepat terhadap perilaku menyimpang anak muda.

Luthfi berargumen bahwa kerangka hukum yang ada dapat secara efektif mengatasi perilaku menyimpang di kalangan siswa, menekankan pentingnya melibatkan orang tua dan pendidik dalam mengelola masalah remaja. Sikapnya menunjukkan bahwa mengembalikan anak ke keluarga mereka harus diprioritaskan di atas militarisasi pendidikan. Dengan mengadvokasi pendekatan yang lebih tradisional, Luthfi menyoroti keyakinan bahwa anak-anak membutuhkan bimbingan dari orang tua dan guru, bukan paparan lingkungan militer.

Inti dari perdebatan ini terletak pada perbedaan filosofis antara kedua gubernur. Rencana Mulyadi, yang akan dimulai pada 2 Mei 2025, bertujuan mereformasi siswa yang diidentifikasi bermasalah melalui keterlibatan militer. Namun, respons Luthfi mencerminkan komitmen terhadap metode pendidikan yang sudah mapan yang menghormati hak anak sambil mengatasi tantangan perilaku. Dia menunjukkan bahwa anak-anak harus dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang sudah ada untuk membantu pendidik dan orang tua menavigasi masalah tersebut tanpa resort ke pendidikan bergaya militer.

Perbedaan pendapat ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah disiplin militer benar-benar jawaban atas masalah yang berasal dari masalah sosial dan keluarga yang lebih dalam? Saat kita menyelami diskusi ini lebih jauh, kita harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari pergeseran filosofi pendidikan seperti ini. Militarisasi pendidikan mungkin tidak hanya menstigmatisasi siswa tetapi juga dapat mengurangi peran penting dari lingkungan keluarga yang mendukung dalam perkembangan anak.

Dalam membela posisinya, Luthfi tampaknya menganjurkan solusi yang mendorong pemahaman, rehabilitasi, dan reformasi pendidikan, bukan langkah hukuman. Ia menyadari bahwa tantangan yang dihadapi oleh siswa ini sering kali berakar pada masalah sistemik yang perlu diatasi melalui keterlibatan komunitas dan orang tua, bukan melalui barak militer.

Seiring berjalannya perdebatan ini, sangat penting bagi kita untuk secara kritis mengevaluasi efektivitas kedua pendekatan tersebut. Apakah kita siap menerima model yang mengandalkan disiplin militer, atau sebaiknya kita fokus pada menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran? Pada akhirnya, masa depan anak-anak kita—dan sistem pendidikan—bergantung pada keputusan yang diambil hari ini.

Saat kita menghadapi tantangan yang dihadapi oleh pemuda kita saat ini, sangat penting untuk mengenali kriteria bagi siswa yang akan mengikuti pelatihan barak militier. Program ini berfungsi sebagai intervensi penting bagi mereka yang diidentifikasi sebagai bermasalah, dengan tujuan menanamkan disiplin militer dan mengarahkan kembali jalur mereka menuju masa depan yang lebih konstruktif. Ini bukan sekadar tentang disiplin; ini tentang mengubah hidup dan merebut kembali potensi mereka.

Kita tahu bahwa siswa yang memiliki riwayat masalah perilaku, seperti yang terlibat dalam perkelahian atau tawuran, adalah kandidat utama untuk program ini. Remaja-remaja ini sering kali terjebak dalam siklus agresi yang dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih dalam jika tidak ditangani. Dengan mengikuti pelatihan militer, mereka tidak hanya mendapatkan disiplin tetapi juga rasa tanggung jawab yang dapat mengubah jalur hidup mereka secara positif.

Selain itu, perhatian juga harus diberikan kepada siswa yang sering mengonsumsi alkohol dan menunjukkan kebiasaan bermain game berlebihan, terutama game populer seperti “Mobile Legend.” Kebiasaan ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik dan interaksi sosial. Pelatihan militer menanggulangi masalah ini secara langsung, menawarkan lingkungan yang terstruktur yang mendorong ketahanan dan fokus. Melalui rutinitas yang ketat dan kerja sama tim, peserta belajar pentingnya moderasi dan pengendalian diri, keterampilan penting untuk menghadapi tantangan hidup.

Selain itu, kita harus mempertimbangkan mereka yang menolak otoritas orang tua dan berperilaku mengancam terhadap orang lain. Tindakan ini tidak hanya membahayakan masa depan mereka sendiri tetapi juga mengancam keselamatan teman sebaya mereka. Di barak militer, siswa-siswa ini dihadapkan pada kenyataan konsekuensi dan akuntabilitas, memaksa mereka untuk menilai kembali sikap dan tindakan mereka. Program ini bukan sekadar hukuman; ini tentang bimbingan dan pertumbuhan.

Siswa yang memiliki riwayat bolos sekolah (bolos) juga termasuk dalam kriteria seleksi kami. Perilaku ini mencerminkan pemberontakan terhadap otoritas dan ketidakinginan untuk memanfaatkan peluang belajar dan pengembangan diri. Pelatihan militer menyediakan lingkungan yang terstruktur dan disiplin yang mendorong komitmen dan keterlibatan, membantu siswa ini menemukan kembali nilai pendidikan.

Proses seleksi untuk program ini melibatkan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, dengan fokus pada identifikasi mereka yang memiliki masalah disiplin yang berkelanjutan. Dengan bekerja sama, kita dapat membantu mengarahkan remaja ini dari jalur yang merusak menuju masa depan yang penuh harapan.

Menerapkan disiplin militer bisa menjadi titik balik yang mereka perlukan, dan bersama-sama, kita dapat membentuk generasi yang menghargai kebebasan, tanggung jawab, dan rasa hormat. Mari kita dukung inisiatif ini dan membuka pintu bagi pemuda kita untuk berkembang dalam cara yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Saat kita menelusuri keluhan terbaru seputar ujian Literasi Bahasa Indonesia SNPMB, jelas bahwa banyak peserta merasa frustrasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka anggap tidak relevan dengan penilaian kemampuan berbahasa. Sebagai contoh, beberapa pertanyaan tentang komposisi kimia susu sapi dan teori likuidasi Newton memicu kebingungan dan ketidakpuasan. Para peserta ujian seperti Muhammad Hafidz dan Abraham Abdiel secara terbuka menyatakan ketidakpuasan mereka, meninggalkan jawaban kosong untuk item-item yang mereka anggap tidak mengukur kemampuan bahasa mereka, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap skor keseluruhan mereka.

Ujian SNPMB terdiri dari 30 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 42,5 menit, dirancang untuk mengevaluasi kemampuan kita memahami dan menganalisis teks tertulis di berbagai bidang. Namun, saat peserta menemui pertanyaan yang jauh menyimpang dari kompetensi inti literasi bahasa, hal itu merusak tujuan utama dari penilaian tersebut. Ketidaksesuaian antara relevansi soal dengan kriteria evaluasi yang dimaksud menyebabkan frustrasi dan kebingungan di antara kami, para calon peserta.

Meskipun volume umpan balik dari peserta terus bertambah, tanggapan resmi dari SNPMB belum cukup menjawab keluhan tentang relevansi pertanyaan. Pengelola ujian menolak klaim bahwa soal-soal menjadi lebih sulit, dengan menyatakan bahwa soal tersebut dirancang untuk menantang pemahaman dan kemampuan analisis kami. Respon ini, meskipun bertujuan membela integritas ujian, gagal mengakui kekhawatiran yang sah dari kami terkait konten soal yang sebenarnya.

Kesenjangan antara apa yang kami harapkan dari ujian literasi bahasa dan apa yang sebenarnya ditanyakan menciptakan pengalaman yang mengecewakan. Kami percaya bahwa penting bagi SNPMB untuk mempertimbangkan implikasi dari memasukkan konten yang tidak relevan dalam ujian. Tidak hanya mempengaruhi performa kami, tetapi juga berpotensi menghambat calon peserta lain dari mengikuti UTBK di masa mendatang.

Jika ujian tidak secara akurat mencerminkan keterampilan yang perlu kami tunjukkan, hal ini dapat menurunkan minat peserta untuk mengikuti ujian, karena mereka menginginkan penilaian yang adil dan relevan terhadap kemampuan mereka.