Banyak tantangan muncul dari pemecatan Menteri Reformasi Administrasi dan Birokrasi, mengancam stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik dengan cara yang tidak terduga.
Dalam mengevaluasi dampak sosial dan moral dari pegawai negeri dalam kasus-kasus koabitasi, kita harus mempertanyakan bagaimana tindakan-tindakan ini mengikis kepercayaan publik dan akuntabilitas.
Perubahan penting di Imigrasi Soekarno-Hatta menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas—apa langkah selanjutnya untuk mengembalikan kepercayaan pada sistem? Temukan perkembangan yang terjadi.