Daftar 3 Senjata yang Gagal Dibawa Jokowi untuk Mendatangkan Investasi Rp1.500 Triliun ke Indonesia

Saat kita menelusuri lanskap investasi selama masa pemerintahan Jokowi, tampak jelas bahwa peluang besar telah terlewatkan, dengan sekitar Rp2.000 triliun potensi investasi yang gagal terealisasi. Angka mencengangkan ini menjadi pengingat akan hambatan investasi yang menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kita.

Meskipun pemerintah Jokowi mengusulkan berbagai inisiatif untuk menarik modal asing, banyak dari upaya tersebut gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu isu utama yang kami hadapi adalah Omnibus Law yang kontroversial. Dicanangkan sebagai cara untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi, namun sebaliknya menimbulkan kebingungan dan skeptisisme di kalangan investor lokal maupun asing.

Undang-undang ini seharusnya mampu mendorong investasi sebesar Rp1.500 triliun, namun akhirnya menunjukkan kompleksitas dan ketidakpastian dari lingkungan regulasi Indonesia. Alih-alih meningkatkan kepercayaan, undang-undang ini justru memperburuk kekhawatiran yang ada, karena banyak investor yang khawatir akan ambiguitas hukum dan pengaruh birokrasi yang berlebihan.

Meski diperkenalkannya sistem Online Single Submission (OSS) yang bertujuan memudahkan proses perizinan, kami menemukan bahwa penerapannya masih terbatas. Tantangan di lapangan tetap ada, dengan banyak investor yang masih berhadapan dengan prosedur perizinan yang rumit dan memakan waktu.

Kurangnya kejelasan ini tidak hanya membuat frustrasi calon investor, tetapi juga menjadi pengingat nyata akan masalah sistemik yang telah lama membelit iklim usaha kita. Jika kita ingin menarik investasi besar, kita harus mengatasi reformasi regulasi ini secara langsung.

Selain itu, kasus-kasus korupsi yang mencuat dan pungutan liar turut memperburuk semangat investasi selama masa pemerintahan Jokowi. Kepercayaan adalah hal utama dalam dunia investasi, dan ketika integritas dipertanyakan, calon investor cenderung mencari tempat lain.

Keruntuhan kepercayaan investor akibat skandal korupsi ini tidak bisa dianggap remeh; mereka menunjukkan perlunya perubahan budaya menuju transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Ke depan, kita harus memprioritaskan reformasi strategis yang mengatasi hambatan-hambatan ini secara langsung. Sangat penting untuk membangun sistem yang tidak hanya mendorong investasi asing, tetapi juga menumbuhkan semangat inovasi dan kewirausahaan.